Peran politik Indonesia sebagai presiden di Internasional dalam konteks merespon perkembangan perdamaian dunia sangat penting dalam moment sekarang. Bahkan menerapkan sebuah paradigma baru yang disebut "responsibility to protect". Kewajiban melindungi HAM pada situasi dimana negara telah gagal menjalankan kedaulatannya dibidang  perlindungan HAM. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek.

Pertama.  Dalam kasus Burma. Indonesia sebagai salah satu negara penting ASEAN memiliki pengaruh kuat untuk maksimalisasi proses  perdamaian. Indonesia dapat mendorong sinergi antara PBB dan ASEAN dalam menentukan pola pendekatan dan jalan keluar krisis Burma.

Kedua Krisis Timur Tengah. Indonesia juga sebagai Negara yang memiliki relasi dan ikatan cukup kuat, terutama karena negara   mayoritas Islam terbesar dan anggota OKI yang memiliki pengaruh. Dalam konteks ini Indonesia memiliki kesempatan strategis untuk mengkoordinasikan politik internasional di bawah PBB untuk merespon dengan model dan pendekatan baru. Peran yang diambil adalah  mensinergikan OKI dan PBB untuk proses perdamaian dan mendorong  pendekatan baru yang tidak berbasis pada pendekatan Keamanan.

Namun kedua hal diatas dapat direalisir manakala Prinsip Politik   Internasional Indonesia juga di ubah.

Pertama. Dalam penyelesaian BURMA, Indonesia harus menanggalkan  gaya lama atas nama ASEAN yang selalu berlindung dibalik jargon “ASEAN WAY” . Jargon tersebut jauh dari prinsip demokratis dan berseberangan dengan kaidah Internasional. Posisi Indonesia sebagai ASEAN yang menjalankan ASEAN WAY dan posisi sebagai Presiden DK PBB akan menyulitkan Indonesia sendiri. Jika Indonesia tidak merubah gaya ASEAN tersebut yang merupakan model pendekatan warisan dari kediktatoran Presiden  Soeharto dan Presiden Singapura  LEE Kwan Zhu.

Kedua, menanggalkan gaya politik “sektarian’ atas respon perkembangan krisis Timur Tengah. Indonesia harus berani tampil dengan menanggalkan politik Sektarianisnya yang selama ini ditampilkan seperti respon terhadap krisis Israel dan Palestina yang selalu menggunakan pendekatan agama dalam responnya.

Jika kedua persyaratan di atas dapat dilakukan oleh Pemerintah   Indonesia, maka peran politik Indonesia di Internasional akan menjadi lebih baik. Dan maksimalisasi posisi Indonesia dalam DK PBB khususnnya ketika menjadi Presiden DK PBB akan tercapai dan menghasilkan atau prestasi yang sangat bagus.

Namun jika tidak ada perubahan gaya dan model pendekatan politik Internasional yang dilakukan, posisi Indonesia sebagai Presiden DK hanya akan jadi bumerang bagi nama baik dan kepentingan bangsa Indonesia sendiri . Malah akan jadi kambing hitam dalam setiap respon DK yang kontra produktif untuk penciptaan perdamaian dunia akibat kontradiksi kepentingan di Internal anggota DK.

Jakarta , 31 -10-2007

Rafendi Djamin
Koordinator