Rafendi menjelaskan, salah satu ketidaktegasan pelanggaran HAM tentang berbagai kasus kekerasan berbasiskan agama atau keyakinan seperti yang terjadi Gereja Yasmin, Bogor dan tragedi Cikeusik antara warga setempat dengan kelompok Ahmadiyah.
Menurut Rafendi, hal ini menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah merespon perhatian komunitas atau mekanisme PBB terhadap siatusi hak asasi manusia yang terjadi di dalam negeri.
"Ironis bahkan, beberapa pejabat Pemerintah terlibat dan memicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut," ungkap Rafendi.
Pemerintah Tidak Tegas Tindak Pelanggaran HAM
05Feb 2012
-
font size
decrease font size
increase font size
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deny Indrayana, melakukan audiensi dengan korban pelanggaran HAM dan LSM Kontras, di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu (4/12/2012). Para korban pelanggaran HAM dan Kontras berharap Kementrian Hukum dan HAM lebih serius lagi me
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Diluar dari kemampuan dan progresivitas diplomasi Pemerintah Indonesia pada 2011 di tingkat regional atau internasional, terdapat sejumlah catatan yang menunjukkan bahwa Pemerintah abai terhadap mekanisme tersebut.
"Pemerintah Indonesia tidak serius menindaklanjuti berbagai komunikasi dari berbagai mekanisme HAM PBB (terutama dari Pelapor Khusus) terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Rafendi Djamin dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Jiwasraya, Jalan R.P Soeroso, Jakarta Pusat, Sabtu (4/2/2012).
Read 157 times
Published in
HRWG on Media
