Namun, dalam prakteknya di lapangan ternyata 2011 penuh dengan berbagai macam pelanggaran HAM.
Direktur Eksekutif HRWG, Refendi Djamin menegaskan demikian kepada wartawan dalam konferensi pers, "Catatan Setahun Politik Luar Negari HAM Pemerintah Indonesia dan Outlook 2012", di Menteng, Jakarta, Sabtu (4/2/2012).
"Dalam konteks Indonesi yang dilihat sebagai negara demokratis terbesar di Asia Tenggara dimana Islam bisa berdampingan dengan demokrasi dan HAM tapi ternyata 2011 penuh dengan berbagai macam pelanggaran HAM," ungkapnya.
HRWG melihat kondisi tersebut ditandai semakin besarnya jarak antara tanda-tanda keberhasilan di tingkat regional dan global dengan situasi HAM di tingkat nasional. Terutama tatkala pemerintah tidak menindaklanjuti serius rekomendasi dan seruan komunitas internasional terkait dengan pelanggaran HAM di Indonesia.

Dalam catatannya, terungkap sejumlah contoh yakni munculnya sejumlah kasus-kasus kekerasan yang dilakukan aparat negara sebagai implikasi dari keterlibatan negara dalam bisnis-bisnis segelintir pihak swasta semakin mencuat ke permukaan.

Pun mengenai kelompok minoritas semakin berada pada posisi yang terdiskriminasi dan tersingkirkan. Sedangkan di sisi lain, tidak ada tindakan kongkrit pemerintah untuk melindungi kelompok-kelompok minoritas.
Lebih lanjut dipaparkan bahwa sepajang 2011 hampir tiap bulannya terjadi kekerasan dan penyerangan kepada kelompok-kelompok minoritas agama dan keyakinan olek kelompok-kelompok intoleran. Bahkan oleh aparat negara, hak-hak mereka yang minoritas terabaikan.

Belum lagi, menurut HRWG, pelanggaran HAM lain yang sampai saat ini belum terselesaikan. Baik itu pelanggaran masa lalu atau pelanggaran lain yang terjadi pasca-reformasi.