Adalah Democratic Voice of Burma (DVB), sebuah kantor berita bermarkas di Oslo yang dikelola oleh wartawan-wartawan Burma di pengasingan. DVB melakukan siaran radio dan televisi untuk menyediakan berita dan informasi yang tidak disensor mengenai Burma, rezim militer negeri tersebut, dan perlawanan politik terhadapnya.
DVB melakukan penyelidikan lima tahun mengenai pengembangan senjata nuklir oleh junta militer. Sai Thein Win, mantan insinyur pertahanan dan pakar misil yang bekerja di pabrik-pabrik di Burma, yang ditugasi membuat purwarupa komponen untuk misil dan program nuklir, kemudian menghubungi DVB. Ia memberikan beragam dokumen dan foto mengenai peralatan yang dibuat di dalam pabrik-pabrik tersebut.
Bersama DVB, seorang ilmuwan nuklir Amerika dan mantan direktur International Atomic Energy Agency (IAEA), Robert Kelley, menghabiskan waktu berbulan-bulan memeriksa bahan-bahan tersebut. Robert Kelley kemudian menulis laporan yang menyimpulkan bahwa Burma kemungkinan sedang menambang uranium dan mengembangkan teknologi nuklir yang “berguna hanya untuk pengembangan senjata”.
Untuk laporan lengkapnya (30 halaman) lihat: http://www.dvb.no/burmas-nuclear-ambitions/burmas-nuclear-ambitions-nuclear/expert-analysis/9297.
Dalam konteks ASEAN, Burma adalah Negara pihak dari Perjanjian Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty (SEANWFZ). Perjanjian ini dibuat pada tahun 1995 di antara kesepuluh Negara anggota ASEAN: Brunei Darussalam,Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Singapore, Thailand, and Viet Nam. Perjanjian ini sudah berlaku mulai 28 Maret 1997 dan mewajibkan anggota-anggotanya untuk tidak mengembangkan, membuat, atau dengan cara lain mengambil, memiliki atau menguasai senjata-senjata nuklir.
Piagam ASEAN (ASEAN Charter) tahun 2007 dibuka dengan pernyataan bahwa rakyat ASEAN “dipersatukan oleh hasrat dan keinginan bersama untuk hidup di kawasan yang memiliki perdamaian abadi, keamanan dan stabilitas, …”. Pasal 1 (3) Piagam tersebut menyebutkan bahwa salah satu tujuan ASEAN adalah untuk “mempertahankan Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir
dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya”.
Pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN di Hanoi bulan Juli, perwakilan Indonesia mengatakan bahwa pertanyaan tentang program nuklir Burma adalah “perwujudan dari kurangnya informasi tentang apa yang sedang terjadi di dalam negeri itu”.
BENTUK DAN TUJUAN
Sebuah Diskusi Panel akan diselenggarakan untuk membahas:
1. Perkembangan mengenai upaya Burma untuk mengembangkan teknologi nuklir yang diduga dilakukan untuk tujuan militer/persenjataan.
2. Menempatkan perkembangan tersebut dalam kerangka Southeast Asian Nuclear Weapons Free Zone Treaty (SEANWFZ) dan Piagam ASEAN, serta komitmen negara-negara anggotanya untuk menuju non-proliferasi nuklir.
3. Menelaah bagaimana negara-negara anggota ASEAN memandang hal tersebut dan sejauh mana prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri berperan dalam hal ini.
WAKTU DAN TEMPAT
Diskusi panel akan diselenggarakan Kamis, 28 Oktober 2010, Pukul 10:00-12:00, di Hotel Akmani, Ruang Florencia 1 dan 2, Lantai Mezzanine, Jalan Wahid Wasyim, Jakarta.
NARASUMBER
Dr Robert E. Kelley adalah ilmuan nuklir Amerika dan mantan direktur di the International Atomic Energy Agency (IAEA). Beliau adalah engineer nuklir dari Amerika Serikat yang telah bekerja di U.S. Nuclear Complex selama lebih dari 30 tahun. Beliau pernah bekerja di nuclear nonproliferation efforts di Livermore, Los Alamos dan pernah menjabat sebagai direktur dari the Remote Sensing Laboratory di Las Vegas, Nevada. Kelley memiliki pengalaman lapangan sebagai inspektur dan kepala inspektur termasuk 4 tahun menginspeksi program Iraq's clandestine nuclear weapons pada kurun waktu tahun 1992 dan 2002. Beliau juga berpartisipasi pada evaluasi senjata nuklir Afrika Selatan pada tahun 1993, dan inspeksi program pencarian senjata nuklir Libia pada tahun 2004. Di kantor pusat IAEA beliau bertanggung jawab untuk wilayah Afrika, Timur Tengah dan Asia Selatan. Pengalaman beliau dalam laboratorium praktis mencakup plutonium metallurgy, gas centrifuge design, weapons engineering, nuclear emergency response dan remote sensing.
Beliau dan istrinya Kathleen adalah salah satu diantara 2,200-anggota Secretariat of the United Nations' International Atomic Energy Agency (IAEA) yang diakui sebagai co-recipient dari pemenang Hadiah Perdamaian Nobel 2005, bersama dengan Direktur Jendral dari agency Mohamed ElBaradei. Bekerja sama dengan DVB, Robert Kelley menghabiskan waktu berbulan-bulan meneliti 5 tahun investigasi dan bukti dan menulis laporan khusus untuk DVB bahwa Myanmar kemungkinan menambang uranium dan menjajaki teknologi nuklir yang hanya “berguna untuk senjata”. Laporan ini dipublikasikan bulan Juni 2010.
Dr. Maung Zarni adalah research fellow mengenai Burma di LSE Global Governance, the London School of Economics and Political Science, dan Visiting Senior Fellow di the Institute for Security and International Studies, Chulalongkorn University, Thailand. Sebagai seorang ahli dalam bidang militer Myanmar, beliau pernah menjadi delegasi non-pemerintah dalam dialog Shangri-La, forum yang berpengaruh dalam masalah keamanan internasional yang di prakarsai oleh the International Institute for Strategic Studies (IISS) sejak 2007. Sebelum bergabung dalam LSE Global Governance pada bulan April 2009, beliau selama 3 tahun menjadi Visiting Research Fellowship di Oxford Department of International Development, the University of Oxford (2006-09) dan Visiting Fellowship di the Institute of Education, University of London (2005). Zarni terlibat dalam mendorong perubahan sosial di Myanmar selama 20 tahun terakhir, terlibat dalam berbagai kapasitas seperti dalam organizer akar rumput, advokasi kebijakan dan penggagas Track II.
Wiryono Sastrohandoyo adalah Senior Fellow di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan menjabat sebagai Gubernur untuk Indonesia di the Board of Governors, Asia Europe Foundation (ASEF) 2002-2009. Beliau juga adalah member of the Board of Indonesian Council di World Affairs dan beliau juga anggota Dewan Penasehat di Institute of Peace and Democracy, Udayana University, Bali. Mr Wiryono memiliki karir diplomat selama 37 tahun; Beliau pernah bertugas sebagai Duta Besar di Paris, Vienna dan jabatan beliau terakhir adalah sebagai Duta Besar Indonesia untuk Australia.
PENYELENGGARA
Human Rights Working Group (HRWG) adalah koalisi organisasi non-pemerintah di Indonesia yang bergiat dalam advokasi hak-hak manusia di tingkat internasional. HRWG menarik dukungan dunia untuk perbaikan keadaan HAM di dalam negeri dan memberikan perhatian pada persoalan demokrasi yang dihadapai di tempat lain. HRWG adalah sekretariat dari “Solidaritas Indonesia untuk Burma”.
