TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia enggan menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berkaitan dengan kebebasan beragama walaupun sudah diperingatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Komisioner HAM PBB pada April 2011 menyampaikan surat diplomasi kepada Kementerian Luar Negeri. Dalam surat itu pemerintah didesak agar segera menyelesaikan kasus kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah dan penyerangan terhadap GKI Taman Yasmin. Read More ...

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia tidak serius menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia (HAM). Isu HAM hanya dijadikan alat untuk membangun citra di mata internasional. Di tingkat regional, pemerintah proaktif mendorong penyelesaian konflik HAM. Namun penyelesaian konflik HAM di dalam negeri seakan berjalan di tempat. "Pemerintah tidak menindaklanjuti rekomendasi dan seruan tentang pelanggaran HAM di dalam negeri. Indonesia masih menjadikan penegakan HAM sebagai alat pencitraan belaka dan tidak serius mewujudkan dan mengimplementasikan di tataran nasional," kata UN Program Manager Human Rights Working Group (HRWG) Ali Akbar Tanjung dalam konferensi pers catatan setahun politik luar negeri pemerintah tentang isu HAM, Sabtu, 4 Februari Read More ...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia's NGO Coalition for Internasional Human Right Advocacy (HRWG) mencatat sepanjang 2011 penuh dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Hal ini sangat bertentangan dengan pandangan dunia selama ini yang melihat Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dimana Islam bisa berdampingan dengan demokrasi dan HAM. Read More ...

Mohamad Rizki Maulana- detikNews | Jakarta - Dalam berbagai kesempatan SBY selalu menyampaikan tidak ada pelanggaran HAM selama masa pemerintahannya. Namun, pernyataan ini dipertanyakan. Karena dalam prakteknya di lapangan sebenarnya masih terjadi banyak pelanggaran HAM. "Memang dalam UU no 26 Tahun 2006, pelanggaran HAM adalah kejahatan kemanusiaan dan genosida. Tetapi pelanggaran HAM kan sebenarnya bukan hanya itu," terang Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG),Rafendi Djamin dalam Konpers Catatan Setahun Politik Luar Negeri HAM Pemerintah Indonesia 2011 serta Tantangan di 2012 di Gedung Jiwasraya, Jalan RP Soeroso No 41, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2012). Read More ...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Human Rights Working Group (HRWG) menyebut pemerintah telah mengabaikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) warga Indonesia. Ali Akbar Tanjung, UN Program Manajer HRGW mengatakan, sepanjang 2011 pemerintah justru menjadikan penegakan HAM sebatas bahan pencitraan. "Politik HAM internasional negeri masih sebatas pencitraan," ujar Ali Akbar saat menggelar keterangan pers di Gedung Jiwasraya, Jalan R.P Soeroso, Jakarta Pusat, Sabtu (4/2/2012). Read More ...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sepanjang 2011, pemerintah Indonesia telah menerima tiga surat pernyataan dari Pelapor Khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait masalah Hak Asasi Manusia (HAM) kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sebagaimana dikemukakan Ali Akbar Tanjung, UN Program Manajer Human Rights Working Group (HRWG). Ketiga surat tersebut lebih dominan menyampaikan keprihatinan PBB atas terjadinya sejumlah kasus kekerasan dan diskriminasi beragama dan berkeyakinan. Surat pernyataan PBB tersebut, awalnya dilayangkan Komisioner Tinggi HAM PBB Madame Navanethem Pillay, awal tahun lalu. Pillay menyatakan keprihatinan tentang perlindungan kelompok agama minoritas di Indonesia dan kasus Gereja GKI Yasmin. Read More ...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Human Rights Working Group (HRWG) menyebutkan, sepanjang 2011 pemerintah RI telah abai terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Ali Akbar Tanjung, UN Program Manajer HRGW menegaskan, diplomasi HAM Indonesia 2011 menunjukkan politik HAM masih sebatas pencitraan. "Politik HAM internasional di negeri ini masih sebatas pencitraan," tegasnya, dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Jiwasraya, Jalan R.P Soeroso, Jakarta Pusat, Sabtu (4/2/2012). HRWG merujuk, pada 2011 terdapat sejumlah catatan yang menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia abai terhadap mekanisme internasional. Serta menunjukkan politik internasional dari Indonesia masih sebatas pencitraan. Hal itu dibuktikan dengan RI tidak serius menindaklanjuti berbagai komunikasi dan mekanisme HAM PBB. Terutama Read More ...