Jakarta (ANTARA News) - Wakil Indonesia dalam Komisi HAM antarpemerintah ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR), Rafendi Djamin, memperkirakan Deklarasi HAM ASEAN akan selesai pada November 2012. "Kemungkinan besar akan selesai pada November mendatang. Sekarang masih pada tahap pembuatan kerangka acuan dan akan disidangkan pada Februari," kata Rafendi di Jakarta, Senin. Dia menjelaskan Deklarasi HAM ASEAN ini tidak sesuai dengan target semula, yang penyelesaiannya pada 2011. Namun, atas permintaan menteri-menteri ASEAN kemudian diperpanjang hingga Januari 2012. "Pembuatan deklarasi ini diperpanjang karena khawatir akan memakan waktu lama. Pada Juni lalu dibentuk kelompok pembuat kerangka acuan yang terdiri dari 10 wakil anggota ASEAN," jelas Read More ...

Jemaat GKI Yasmin meminta Presiden SBY memerintahkan Menteri Dalam Negeri memberi sanksi kepada Walikota Bogor yang dinilai melawan Keputusan Mahkamah Agung. Mereka juga meminta Presiden SBY menjamin keamanan jemaat GKI Taman Yasmin untuk beribadah.
Jakarta-wahidinstitute.org. Eskalasi penolakan dan intimidasi terhadap jemaat Gereja Kristen Indonesi (GKI) Yasmin di Kota Bogor makin meningkat. Minggu lalu (8/1) massa penolak GKI bersitegang dan meminta jemaat angkat kaki dari lokasi tempat mereka beribadah pagi itu. Akhir Desember silam, mobil jemaat berstiker "Kita Butuh Islam Ramah, Bukan Islam Marah" diuber-uber massa. Stiker berisi pernyataan mendiang KH. Abdurrahman Wahid itu dianggap memprovokasi. Tanpa sikap tegas pemerintah dan Read More ...

TRIBUNNEWS.COM - Sikap politik delegasi DPR Indonesia yang tergabung dalam Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) antara Indonesia dan Sudan yang meminta masyarakat internasional untuk menghentikan tekanan internasional kepada rakyat dan pemerintah Sudan pada 27 Desember 2011 merupakan tindakan yang menyalahi Konstitusi dan prinsip politik luar Negeri Indonesia. Sikap yang juga menolak tuntutan Mahkamah Internasional (ICC) terhadap Presiden Sudan, Omar El-Bashir, tersebut tidak hanya menunjukkan persetujuan Indonesia terhadap berbagai pelanggaran kemanusiaan dan kekerasan yang telah dilakukan di Sudan dengan menggunakan kekuatan militer. Tetapi juga merusak citra Indonesia di kancah internasional dan mengaburkan hukum internasional yang selama ini telah disepakati. Demikian ditegaskan Pjs. Read More ...

Jurnas.com | HUMAN Rights Working Group (HRWG) meminta komunitas internasional untuk melakukan pengawasan dan tindakan konkret untuk memastikan perubahan ke arah demokrasi di Burma. Permintaan tersebut muncul pasca keputusan KTT ASEAN yang secara aklamasi menerima Burma sebagai Ketua ASEAN pada 2014 mendatang.

“Kami (HRWG) mendesak komunitas Internasional untuk melakukan pengawasan dan tindakan konkret guna memastikan perubahan tersebut terjadi dan sesuai dengan prinsip dan standard internasional demokrasi dan hak asasi manusia,”ujar Pjs. Direktur HRWG, Muhammad Choirul Anam, dalam siaran pers kepada Jurnal Nasional, Jumat (18/11). Choirul Anam mengatakan, keputusan para pemimpin ASEAN yang mendukung Burma menjadi Ketua ASEAN 2014 itu Read More ...

JAKARTA, KOMPAS.com — Human Rights Working Group (HRWG) mencemaskan nasib buruh migran Indonesia yang masih dihantui hukuman mati di mancanegara. Koordinator Indonesia HRWG Khoirul Anam dalam peringatan Hari Internasional Penghapusan Hukuman Mati, Senin (10/10/2011), di Jakarta, mendesak Pemerintah Indonesia mengevaluasi total kebijakan nasional tentang hukuman mati sebagai bentuk pemidanaan yang saat ini tersebar di sejumlah peraturan perundang-undangan. HRWG menilai, praktik hukuman mati yang masih berlaku di Indonesia saat ini ikut berkontribusi menghambat diplomasi Indonesia untuk secara total mengupayakan pembebasan hukuman mati terhadap banyaknya buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di berbagai negara tempat bekerja. "Bagaimana mungkin pemerintah bisa menjalankan total diplomasi Read More ...